Denny Indrayana: Presiden Jokowi Layak Dimakzulkan karena Sikapnya Tidak Netral

Liputan6.com, Jakarta Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Denny Indrayana meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak angketnya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu lantaran dugaan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam pilpres 2024," ujar Denny dalam surat terbuka yang diunggah di akun twitter pribadinya, Rabu (7/6/2023).

Denny menduga Presiden Jokowi selaku kepala negara telah melakukan skenario pemilu 2024 melalui alat-alat negara agar Anies Baswedan tidak dapat menjadi kontestan.

"Sebagai bukti awal, saya tuliskan kesaksian seorang tokoh bangsa, yang pernah menjadi wakil presiden, bahwa Presiden Jokowi sedari awal memang mendesain hanya ada dua capres dalam pilpres 2024, tanpa Anies Baswedan," kata Denny.

Denny menegaskan, situasi politik dan hukum di Indonesia kini sedang tidak normal dan saluran aspirasi sudah ditutup.

Pakar hukum tata negara itu lantas mengulas kasus yang menjerat aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti yang disebutnya sebagai kriminalisasi. Sebab, menurut Denny, kedua aktivis kemanusiaan itu sebatas menyampaikan kritik dan pengawasan publik terhadap penguasa.

"Karena itu, saya 'terpaksa' membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini," ujar Denny Indrayana.

Denny turut membandingkan sikap Jokowi dengan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon yang terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate, yakni saat kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk dipasangi alat penyadap.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," Denny menegaskan.